Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pola HACCP sekarang mulai
diakui dan diterapkan di seluruh dunia termasuk Uni Eropa, bahkan telah diadopsi
Codex Almentarius Commision sebagai acuan dalam pengembangan sistem jaminan
mutu dan keamanan pangan industri pangan.
HACCP ini pun dapat diterapkan pada seluruh rantai produk makanan,
mulai dari produksi primer sampai ke konsumen akhir. Selain meningkatkan jaminan
keamanan pangan (food safety assurance), keuntungan lain dari HACCP adalah
penggunaan sumber daya secara lebih baik dan pemecahan masalah dapat lebih
cepat. Penerapan HACCP juga sesuai dengan implementasi sistem manajemen mutu,
misalnya seri ISO-9000, dan merupakan sistem terpilih dalam manajemen keamanan
pangan
Menjelang pelaksanaan liberalisasi di sektor industri dan perdagangan,
Menteri Perindustrian dan Perdagangan pernah mengisyaratkan bahwa di masa
mendatang industri pangan nasional akan menghadapi tantangan persaingan yang
makin berat dan kendala yang dihadapi pun semakin besar. Globalisasi ekonomi
negara, industri, penguasaan teknologi canggih, persaingan terbuka dan proteksi
ekonomi dalam blok-blok perdagangan internasional mengharuskan reorientasi
dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri pangan nasional. Oleh
karena itu, wajar juga apabila industri pangan nasional berusaha mencari upayaupaya terobosan dan inovasi-inovasi baru dengan tujuan agar industri pangan
nasional tersebut sanggup bertahan dan mandiri sehingga mampu bersaing untuk
menghadapi kemungkinan perubahan serta mampu memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh konsumen internasional. Salah satu tantangan dan kendala utama
yang dihadapi oleh industri pangan nasional tersebut adalah selain produk pangan
yang dihasilkan harus bermutu juga ”aman” untuk dikonsumsi serta tidak
mengandung bahan-bahan yang membahayakan terhadap kesehatan manusia.
Seperti kita ketahui bersama bahwa dewasa ini masalah jaminan mutu dan
keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan persyaratan
konsumen serta dengan tingkat kehidupan dan kesejahteraan manusia. Bahkan pada
beberapa tahun terakhir ini, konsumen telah menyadari bahwa mutu dan keamanan
pangan tidak hanya bisa dijamin dengan hasil uji pada produk akhir di laboratorium
saja. Mereka berkeyakinan bahwa dengan pemakaian bahan baku yang baik,
ditangani atau di ”manage” dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik akan
menghasilkan produk akhir pangan yang baik pula. Oleh karena itu, berkembanglah
berbagai sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak
proses produksi hingga ke tangan konsumen serta ISO-9000, QMP (Quality
Management Program), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan lainlain.
Sebagai konsekwensi logis, strategi pembinaan dan pengawasan mutu pada
industri pangan nasional harus bergeser ke strategi yang juga wajib memperhatikan
aspek keamanan pangan tersebut, disamping aspek sumber daya manusia,
peningkatan keterampilan serta penguasaaan dan pengembangan teknologi. Salah
satu konsep dan strategi untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang dianggap
lebih efektif dan ”safe” serta telah diakui keandalannya secara internasional adalah
sistem manajemen keamanan pangan HACCP. Filosofi sistem HACCP ini adalah
pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan pencegahan
preventif (preventive measure) yang dipercayai lebih unggul dibanding dengan caracara tradisional (conventional) yang terlalu menekankan pada sampling dan
pengujian produk akhir di laboratorium. Sistem HACCP lebih menekankan pada
upaya pencegahan preventif untuk memberi jaminan keamanan produk pangan.
Adanya beberapa kasus penyakit dan keracunan makanan serta terakhir
adanya issue keamanan pangan (food safety) di negara-negara maju, maka sejak
tahun 1987 konsep HACCP ini berkembang, banyak dibahas dan didiskusikan oleh
para pengamat, pelaku atau praktisi pengawasan mutu dan keamanan pangan serta
oleh para birokrat maupun kalangan industriawan dan ilmuan pangan. Bahkan karena
tingkat jaminan keamanannya yang tinggi pada setiap industri pangan yang
menerapkannya, menjadikan sistem ini banyak diacu dan diadopsi sebagai standar
proses keamanan pangan secara internasional. Codex Alimentarius Commission
(CAC) WHO/FAO pun telah menganjurkan dan merekomendasikan
diimplementasikannya konsep HACCP ini pada setiap industri pengolah pangan.
Begitu pula negara-negara yang tergabung dalam MEE melaui EC Directive
91/493/EEC juga merekomendasikan penerapan HACCP sebagai dasar
pengembangan sistem manajemen mutu dinegara-negara yang akan mengekspor
produk hasil perikanan dan udangnya ke negara-negara MEE tersebut.
Dalam tulisan pada makalah ini akan disajikan/diinformasikan tentang
sejarah perkembangan perumusan HACCP, pemahaman sistem HACCP dan
definisinya termasuk bahaya yang dimaksud dalam HACCP, prinsip dasar dalam
sistem HACCP serta pola penerapan dan pengembangan sistem HACCP dalam
industri pangan.
B. SEJARAH PERKEMBANGAN PERUMUSAN HACCP
Konsep sistem HACCP sebagai penjamin keamanan pangan pertama kali
dikembangkan oleh tiga institusi, yaitu perusahaan pengolah pangan Pillsbury
Company bekerjasama dengan NASA (The National Aeronaties and Space
Administration) dan US Arm’s Research, Development and Engineering Center pada
dekade tahun 1960-an dalam rangka menjamin suplai persediaan makanan untuk
para astronotnya (ADAMS, 1994 ; MOTARJEMI et al, 1996 ; VAIL, 1994). Konsep
ini pada permulaannya dikembangkan dengan misi untuk menghasilkan produk
pangan dengan kriteria yang bebas dari bakteri pathogen yang bisa menyebabkan
adanya keracunan maupun bebas dari bakteri-bakteri lain serta dikenal pula dengan
program ”zero-defects” (HOBBS, 1991). Program ”zero-defects” ini esensinya
mencakup tiga hal, yaitu : pengendalian bahan baku, pengendalian seluruh proses
dan pengendalian pada lingkungan produksinya serta tidak hanya mengandalkan
pemeriksaan pada produk akhir (finished products) saja. Oleh karena hal tersebut
maka diperlukan sistem/metode pendekatan lain yang bisa menjamin bahwa faktorfaktor yang merugikan harus benar-benar dapat diawasi dan dikendalikan. Dari hasil
pengkajian, evaluasi dan penelitian yang lebih mendalam ternyata sistem/metode
HACCP merupakan satu-satunya konsep yang pas (sesuai) kinerjanya untuk
program ”zero-defects” tersebut (NATIONAL FOOD PROCESSORS
ASSOCIATION’S MICROBIOLOGY AND FOODSAFETY COMMITTEE, 1992).
Kemudian atas inisiatif perusahaan industri pengolah pangan Pillbury
Company, konsep sistem manajemen HACCP tersebut lalu dipresentasikan dan
dipublikasikan pada tahun 1971 dalam Konfrensi Perlindungan Pangan Nasional di
Amerika Serikat (HOBBS, 1991). Disamping itu, konsep ini menjadi dasar bagi
peraturan untuk menjamin keamanan mikrobiologis bagi produk makanan berasam
rendah yang dikalengkan dan makanan yang diasamkan dan diproses dengan
menggunakan suhu tinggi. Selanjutnya konsep sistem HACCP ini banyak dipelajari,
diteliti, diterapkan dan dikembangkan oleh berbagai kalangan industri pengolah
pangan, ilmuan pangan, teknologi pangan, para pakar di bidang ilmu dan teknologi
pangan baik yang ada di Universitas/Perguruan Tinggi, lembaga litbang pangan dan
lain-lain. bahkan FDA (Food and Drug Administration) sebagai lembaga penjamin
mutu dan keamanan pangan nasional yang disegani di Amerika Serikat telah
menetapkan dan mensyaratkan agar sistem HACCP ini diterapkan secara wajib
(mandatory) pada setiap industri pengolah pangan secara luas (PERSON dan
CORLET, 1992).
Konsep HACCP ini pun telah mengalami revisi, kajian ulang dan
penyempurnaan dari berbagai institusi yang memberikan masukannya seperti
National Advisory Committee On Microbiological Criteria on Foods (NACMCF),
US Departement of Agriculture (USDA), National Academiy of Sciences (NAS),
USDA Food Safety and Inspection Service (FSIS) (ADAMS, 1994) ; The National
Marine Fisheries Institute (NMFS), National Oceanic and Atmospherie
Administration (NOAA), National Fisheries Institute (NFI) dan FDA sendiri
(GARRETT III dan HUDAK-ROSE, 1991). Perkembangan selanjutnya konsep
HACCP ini telah banyak diimplementasikan di berbagai jenis operasi pengolahan
pangan termasuk pula pada jasa ”catering” dan ”domestic kitchen” dan dalam
implementasinya biasanya dilakukan validasi dan verifikasi oleh Badan/Lembaga
pengawas keamanan pangan.
Kemudian sejak tahun 1985 penerapan sistem HACCP telah diuji-cobakan
pada industri pengolah pangan, industri perhotelan, industri penyedia makanan yang
beroperasi di jalanan (street food vendors) dan rumah tangga di beberapa negara,
misalnya, Republik Dominika, Peru, Pakistan, Malaysia dan Zambia (WHO), 1993).
Pada tahun 1993 Badan Konsultansi WHO untuk Pelatihan Implementasi Sistem
HACCP pada Industri Pengolah Pangan membuat suatu rekomendasi agar
pemerintah sebagai pembina dan industri pangan sebagai produsen pangan berupaya
menerapkan sistem HACCP, terutama bagi negara-negara Argentina, Bolivia, China,
Indonesia, Jordania, Meksiko, Peru, Philipina, Thailand dan Tunia. Begitu pula
negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) telah
mensyaratkan diterapkannya sistem HACCP pada setiap eksportir produk pangan
yang masuk ke negara-negara tersebut. Sementara ini, mulai tanggal 28 Juni 1993,
konsep sistem HACCP telah diterima oleh Codex Alimentarius Commission (CAC)
dan diadopsi sebagai Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sistem HACCP atau
”Guidelines for Application of Hazard Analysis Critical Control Point System”
(CODEX ALIENTARIUN COMMISSION, 1993). Dengan adanya adopsi dan
pengakuan secara resmi dari Badan WHO ini, maka HACCP menjadi semakin
populer di kalangan industri dan jasa pengolah pangan sebagai penjamin keamanan
pangan (food safety assurance).
C. PEMAHAMAN KONSEP SISTEM HACCP DAN DEFINISINYA
HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian
keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional dan sistematis
dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor dan mengendalikan bahaya
(hazard) mulai dari bahan baku, selama proses produksi/pengolahan, manufakturing,
penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan
tersebut aman bila dikonsumsi (MOTARKEMI et al, 1996 ; STEVENSON, 1990).
Dengan demikian dalam sistem HACCP, bahan/materi yang dapat membahayakan
keselamatan manusia atau yang merugikan ataupun yang dapat menyebabkan produk
makanan menjadi tidak disukai; diidentifikasi dan diteliti dimana kemungkinan besar
terjadi kontaminasi/pencemaran atau kerusakan produk makanan mulai dari
penyediaan bahan baku, selama tahapan proses pengolahan bahan sampai distribusi
dan penggunaannya. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi
titik kendali kritis.
Menurut BRYAN (1990), sistem HACCP didefinisikan sebagai suatu
manajemen untuk menjamin keamanan produk pangan dalam industri pengolahan
pangan dengan menggunakan konsep pendekatan yang bersifat logis (rasional),
sistematis, kontinyu dan menyeluruh (komprehensif) dan bertujuan untuk
mengidentifikasi, memonitor dan mengendalikan bahaya yang beresiko tinggi
terhadap mutu dan keamanan produk pangan.
Konsep HACCP ini disebut rasional karena pendekatannya didasarkan pada
data historis tentang penyebab suatu penyakit yang timbul (illness) dan kerusakan
pangannya (spoilage). HACCP bersifat sistematis karena konsep HACCP
merupakan rencana yang teliti dan cermat serta meliputi kegiatan operasi tahap demi
tahap, tatacara (prosedur) dan ukuran kriteria pengendaliannya. Konsep HACCP juga
bersifat kontinyu karena apabila ditemukan terjadi suatu masalah maka dapat segera
dilaksanakan tindakan untuk memperbaikinya. Disamping itu, sistem HACCP
dikatakan bersifat komprehensif karena sistem HACCP sendiri berhubungan erat
dengan ramuan (ingredient), pengolah/proses dan tujuan penggunaan/pemakaian
produk pangan selanjutnya.
Sistem HACCP dapat dikatakan pula sebagai alat pengukur atau pengendali
yang memfokuskan perhatiannya pada jaminan keamanan pangan, terutama sekali
untuk mengeliminasi adanya bahaya (hazard) yang berasal dari bahaya mikrobiologi
(biologi), kimia dan fisika ; dengan cara mencegah dan mengantisipasi terlebih
dahulu daripada memeriksa/menginspeksi saja.
Sementara itu, tujuan dan sasaran HACCP adalah memperkecil
kemungkinan adanya kontaminasi mikroba pathogen dan memperkecil potensi
mereka untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, secara individu setiap
produk dan sistem pengolahannya dalam industri pangan harus mempertimbangkan
rencana pengembangan HACCP. Dengan demikian, setiap produk dalam industri
pangan yang dihasilkannya akan mempunyai konsep rencana penerapan HACCP-nya
masing-masing disesuaikan dengan sistem produksinya.
Bagi industri pengolahan pangan, sistem HACCP sebagai sistem penjamin
keamanan pangan mempunyai kegunaan dalam hal, yaitu : (1) Mencegah penarikan
produk pangan yang dihasilkan, (2) Mencegah penutupan pabrik, (3) Meningkatkan
jaminan keamanan produk, (4) Pembenahan dan pembersihan pabrik, (5) Mencegah
kehilangan pembeli/pelanggan atau pasar, (6) Meningkatkan kepercayaan konsumen
dan (7) Mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena
masalah keamanan produk.
Pendekatan HACCP dalam industri pangan terutama diarahkan terhadap
produk pangan (makanan) yang mempunyai resiko tinggi sebagai penyebab penyakit
dan keracunan, yaitu makanan yang mudah terkontaminasi oleh bahaya
mikrobiologi, kimia dan fisika (Tabel 1).
Untuk memahami konsep HACCP secara menyeluruh diperlukan adanya
kesamaan pandangan terhadap beberapa istilah dan definisi yang dipakai dalam
sistem manajemen HACCP, yaitu :
Bahaya (hazard)
Bahan biologi, kimia atau fisika, atau kondisi yang dapat menimbulkan
resiko kesehatan yang tidak diinginkan terhadap konsumen. Menurut NACMCF
(1992) mendefinisikan bahaya atau ”hazard” sebagai suatu sifat-sifat
biologis/mikrobiologis, kimia, fisika yang dapat menyebabkan bahan pangan
(makanan) menjadi tidak aman untuk dikonsumsi.
Titik Kendali (Control Point = CP)
Setiap titik, tahap atau prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang
dapat mengendalikan faktor bahaya biologi/mikrobiologi, kimia atau fisika.
Titik Kendali Kritis (Critical Control Point = CCP)
Setiap titik, tahap atau prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang
jika tidak terkendali dapat mengakibatkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan
atau setiap titik, tahap atau prosedur yang jika dikendalikan dengan baik dan benar
dapat mencegah, menghilangkan atau mengurangi adanya bahaya.
Batas Kritis (Ccritical Limits)
Batas toleransi yang harus dipenuhi/dicapai yang menjamin bahwa CCP
dapat mengendalikan secara efektif bahaya yang mungkin timbul atau suatu nilai
yang merupakan batas antara keadaan dapat diterima dan tidak dapat diterima.
Resiko
Kemungkinan menimbulkan bahaya.
Penggolongan Resiko
Pengelompokkan prioritas resiko berdasarkan bahaya yang mungkin timbul/
terdapat pada makanan.
Pemantauan (Monitoring)
Pengamanan atau pengukuran untuk menetapkan apakah suatu CCP dapat
dikendalikan dengan baik dan benar serta menghasilkan catatan yang teliti untuk
digunakan selanjutnya dalam verifikasi.
Pemantauan Kontinyu
Pengumpulan dan pencatatan data secara kontinyu, misalnya pencatatan
suhu pada tabel.
Tindakan Koreksi (Corrective Action)
Prosedur atau tatacara tindakan yang harus dilakukan jika terjadi
penyimpangan pada CCP.
Tim HACCP
Sekelompok orang/ahli yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan
HACCP
Validasi Rancangan HACCP
Pemeriksaan awal oleh tim HACCP untuk menjamin bahwa semua elemen
dalam rancangan HACCP sudah benar.
Validasi
Metode, prosedur dan uji yang dilakukan selain pemantauan untuk
membuktikan bahwa sistem HACCP telah sesuai dengan rancangan HACCP, dan
untuk menentukan apakah rancangan HACCP memerlukan modifikasi dan
revalidasi.
D. PRINSIP DASAR SISTEM HACCP
Secara teoritis ada tujuh prinsip dasar penting dalam penerapan sistem
HACCP pada industri pangan seperti yang direkomendasikan baik oleh NACMCP
(National Advisory Committee on Microbilogical Criteria for Foods, 1992) dan CAC
(Codex Alintarius Commission, 1993). Ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang
merupakan dasar filosofi HACCP tersebut adalah:
1. Analisis bahaya (Hazard Analysis) dan penetapan resiko beserta cara
pencegahannya.
2. Identifikasi dan penentuan titik kendali kritis (CCP) di dalam proses produksi.
3. Penetapan batas kritis (Critical Limits) terhadap setiap CCP yang telah
teridentifikasi.
4. Penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP.
5. Menetapkan/menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi
penyimpangan (diviasi) pada batas kritisnya.
6. Melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan datanya
(Record keeping).
7. Menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran.
Prinisp I. Analisis Bahaya (Hazard Analysis) dan Penetapan Resiko beserta Cara
Pencegahannya.
Pendekatan pertama pada konsep HACCP adalah analisis bahaya yang
berkaitan dengan semua aspek produk yang sedang diproduksi. Pemeriksaan atau
analisis terhadap bahaya ini harus dilaksanakan, sebagai tahap utama untuk
mengidentifikasi semua bahaya yang dapat terjadi bila produk pangan dikonsumsi.
Analisis bahaya harus dilaksanakan menyeluruh dan realistik, dari bahan baku
hingga ke tangan konsumen.
Jenis bahaya yang mungkin terdapat di dalam makanan dibedakan atas tiga
kelompok bahaya, yaitu :
(1) Bahaya Biologis/Mikrobiologis, disebabkan oleh bakteri pathogen,
virus atau parasit yang dapat menyebabkan keracunan, penyakit infeksi atau
infestasi, misalnya : E. coli pathogenik, Listeria monocytogenes, Bacillus sp.,
Clostridium sp., Virus hepatitis A, dan lain;
(2) Bahaya Kimia, karena tertelannya toksin alami atau bahan kimia yang
beracun, misalnya : aflatoksin, histamin, toksin jamur, toksin kerang, alkoloid
pirolizidin, pestisida, antibiotika, hormon pertumbuhan, logam-logam berat (Pb, Zn,
Ag, Hg, sianida), bahan pengawet (nitrit, sulfit), pewarna (amaranth, rhodamin B,
methanyl jellow), lubrikan, sanitizer, dan sebagainya ;
(3) Bahaya Fisik, karena tertelannya benda-benda asing yang seharusnya
tidak boleh terdapat di dalam makanan, misalnya : pecahan gelas, potongan kayu,
kerikil, logam, serangga, potongan tulang, plastik, bagian tubuh (rambut), sisik, duri,
kulit dan lain-lain.
Agar analisis bahaya ini dapat benar-benar mencapai hasil yang dapat
menjamin semua informasi mengenai bahaya dapat diperoleh, maka analisis bahaya
harus dilaksanakan secara sistematik dan terorganisasi.
Ada tiga elemen dalam analisis bahaya, yaitu :
1. Menyusun Tim HACCP.
2. Mendefinisikan produk : cara produk dikonsumsi dan sifat-sifat negatif produk
yang harus dikontrol dan dikendalikan.
3. Identifikasi bahaya pada titik kendali kritis dengan mempersiapkan diagram alir
proses yang teliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, untuk menghasilkan
suatu produk.
Prinisp II. Identifikasi dan Penentuan Titik Kendali Kritis (CCP) di dalam Proses
Produksi
Titik kendali kritis (CCP) didefinisikan sebagai suatu titik lokasi, setiap
langkah/tahap dalam proses, atau prosedur, apabila tidak terkendali (terawasi)
dengan baik, kemungkinan dapat menimbulkan tidak amannya makanan, kerusakan
(spoilage), dan resiko kerugian ekonomi. CCP ini ditentukan setelah diagram alir
proses produksi yang sudah teridentifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi
dengan menjawab pertanyaan ”Apakah pengawasan/pengendalian kritis dari bahaya
(hazard) terjadi pada tahap ini atau yang lain; apabila pengawasan/pengendalian pada
tahap tertentu gagal apakah langsung menghasilkan bahaya yang tak diinginkan,
kerusakan dan kerugian secara ekonomi”. Harus diperhatikan titik kendali (CP)
tidaklah sama dengan titik kendali kritis (CCP).
Secara sistematis untuk mengidentifikasi dan mengenali setiap titik kendali
kritis (CCP) dapat dilakukan dengan metode alur keputusan atau CCP Decission
Tree seperti terlihat pada Gambar 1.
Prinisp III. Penetapan Batas Kritis (Critical Limits) Terhadap Setiap CCP yang
telah Teridentifikasi.
Setelah semua CCP dan parameter pengendali yang berkaitan dengan setiap
CCP teridentifikasi, Tim HACCP harus menetapkan batas kritis untuk setiap CCP.
Biasanya batas kritis untuk bahaya biologis/mikrobiologis, kimia dan fisika untuk
setiap jenis produk berbeda satu sama lainnya.
Batas kritis didefinisikan sebagai batas toleransi yang dapat diterima untuk
mengamankan bahaya, sehingga titik kendali dapat mengendalikan bahaya kesehatan
secara cermat dan efektif. Batas kritis yang sudah ditetapkan ini tidak boleh
dilanggar atau dilampaui nilainya, karena bila suatu nilai batas kritis yang dilanggar
dan kemudian titik kendali kritisnya lepas dari kendali, maka dapat menyebabkan
terjadinya bahaya terhadap kesehatan konsumen.
Beberapa contoh batas kritis yang perlu ditetapkan sebagai alat pencegah
timbulnya bahaya, misalnya adalah ; suhu dan waktu maksimal untuk proses thermal,
suhu maksimal untuk menjaga kondisi pendinginan, suhu dan waktu tertentu untuk
proses sterilisasi komersial, jumlah residu pestisida yang diperkenankan ada dalam
bahan pangan., pH maksimal yang diperkenankan, bobot pengisian maksimal,
viskositas maksimal yang diperkenankan dan sebagainya.
Selain batas kritis untuk residu pestisida yang berasal dari komoditas
pertanian, batas kritis bahan kimia lain yang berpotensi sebagai bahaya kimia juga
harus ditetapkan. Dalam hal ini tim HACCP harus menggunakan peraturan-peraturan
yang sudah ditetapkan sebagai panduan dalam menetapkan batas kritis untuk semua
Bahan Tambahan Makanan (BTM), termasuk bahan kimia yang digunakan dalam
bahan pengemas yang bersentuhan dengan produk pangan.
Batas kritis untuk setiap CCP perlu didokumentasikan. Dokumentasi ini
harus dapat menjelaskan bagaimana setiap batas kritis dapat diterima dan harus
disimpan sebagai bagian dari rencana formal HACCP.
Prinisp IV. Penyusunan Prosedur Pemantauan dan Persyaratannya Untuk
Memonitor CCP-nya.
Setelah prinsip III dilengkapi dengan penetapan batas kritis untuk semua
CCP, tim HACCP harus menetapkan persyaratan monitoring untuk setiap CCP-nya.
Monitoring merupakan rencana pengawasan dan pengukuran
berkesinambungan untuk mengetahui apakah suatu CCP dalam keadaan terkendali
dan menghasilkan catatan (record) yang tepat untuk digunakan dalam verifikasi
nantinya. Kegiatan monitoring ini mencakup : (1) Pemeriksaan apakah prosedur
penanganan dan pengolahan pada CCP dapat dikendalikan dengan baik ; (2)
Pengujian atau pengamatan terjadwal terhadap efektifitas sustu proses untuk
mengendalikan CCP dan batas kritisnya ; (3) Pengamatan atau pengukuran batas
kritis untuk memperoleh data yang teliti, dengan tujuan untuk menjamin bahwa batas
kritis yang ditetapkan dapat menjamin keamanan produk (CORLETT, 1991).
Cara dan prosedur monitoring untuk setiap CCP perlu diidentifikasi agar
dapat memberi jaminan bahwa proses pengendalian pengolahan produk pangan
masih dalam batas kritisnya dan dijamin tidak ada bahayanya. Dalam hal ini, metode,
prosedur dan frekuensi monitoring serta kemampuan hitungnya harus dibuat
daftarnya pada lembaran kerja HACCP.
Prosedur dan metode monitoring harus efektif dalam memberi jaminan
keamanan terhadap produk pangan yang dihasilkan. Idealnya, monitoring pada CCP
dilakukan secara kontinyu hingga dicapai tingkat kepercayaan 100 persen. Namun
bila hal ini tidak memungkinkan, dapat dilakukan monitoring secara tidak kontinyu
dengan syarat terlebih dahulu harus ditetapkan interval waktu yang sesuai sehingga
keamanan pangan benar-benar terjamin. Biasanya agar pengukurannya dapat
dilakukan secara cepat dan tepat, monitoring dilakukan dengan cara pengujian yang
bersifat otomatis dan tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pengujian
dengan cara analisis mikrobiologis jarang digunakan sebagai prosedur monitoring.
Beberapa contoh pengukuran dalam pemantauan (monitoring) adalah : observasi
secara visual dan pengamatan langsung (misal : kebersihan lingkungan pengolahan,
penyimpanan bahan mentah), pengukuran suhu dan waktu proses, pH, kadar air dsb.
Prinsip V. Melaksanakan Tindakan Koreksi yang Harus Dilakukan Bila Terjadi
Penyimpangan (deviasi) Pada Batas Kritis yang Telah Ditetapkan.
Meskipun sistem HACCP sudah dirancang untuk dapat mengenali
kemungkinan adanya bahaya yang berhubungan dengan kesehatan dan untuk
membangun strategi pencegahan preventif terhadap bahaya, tetapi kadang-kadang
terjadi pula penyimpangan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, jika dari hasil
pemantuan (monitoring) ternyata menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap
CCP dan batas kritisnya, maka harus dilakukan tindakan koreksi (corrective action)
atau perbaikan dari penyimpangan tersebut.
Tindakan koreksi adalah prosedur proses yang harus dilaksanakan ketika
kesalahan serius atau kritis diketemukan dan batas kritisnya terlampaui. Dengan
demikian, apabila terjadi kegagalan dalam pengawasan pada CCP-nya, maka
tindakan koreksi harus segera dilaksanakan. Tindakan koreksi ini dapat berbeda-beda
tergantung dari tingkat resiko produk, yaitu semakin tinggi resiko produk semakin
cepat tindakan koreksi harus dilakukan (Tabel 2.).
Tindakan koreksi di sini harus dapat mengurangi atau mengeliminasi
potensi bahaya dan resiko yang terjadi, ketika batas kritis terlampaui pada CCP-nya
sehingga dapat menjamin bahwa disposisi produk yang tidak memenuhi, tidak
mengakibatkan potensi bahaya baru. Setiap tindakan koreksi dilaksanakan, harus
didokumentasikan dengan tujuan untuk modifikasi suatu proses atau pengembangan
lainnya.
Prinisp VI. Membuat Prosedur Pencatatan dan Penyimpanan Data yang Efektif
dalam Sistem Dokumentasi HACCP.
Sistem doumentasi dalam sistem HACCP bertujuan untuk : (1)
Mengarsipkan rancangan program HACCP dengan cara menyusun catatan yang teliti
dan rapih mengenai seluruh sistem dan penerapan HACCP ; (2) Memudahkan
pemeriksaan oleh manager atau instansi berwenang jika produk yang dihasilkan
diketahui atau diduga sebagai penyebab kasus keracunan makanan.
Berbagai keterangan yang harus dicatat untuk dokumentasi sistem dan
penerapan HACCP mencakup :
Judul dan tanggal pencatatan
Keterangan produk (kode, tanggal dan waktu produksi)
Karakteristik produk (penggolongan resiko bahaya)
Bahan serta peralatan yang digunakan, termasuk : bahan mentah, bahan
tambahan, bahan pengemas dan peralatan penting lainnya.
Tahap/bagan alir proses, termasuk : penanganan dan penyimpanan bahan,
pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk dan distribusinya.
Jenis bahaya pada setiap tahap
CCP dan batas kritis yang telah ditetapkan
Penyimpangan dari batas kritis
Tindakan koreksi/perbaikan yang harus dilakukan jika terjadi
penyimpangan, dan karyawan/petugas yang bertanggung jawab untuk
melakukan koreksi/ perbaikan.
Dalam melakukan pencatatan, beberapa hal yang dianjurkan adalah
catatan harus sistematis, rapih dan teratur. Disamping itu, bila pencatatan dan
pendokumentasian dilakukan tepat dan sesuai dengan sistem HACCP, maka
berarti keefektifan sistem dokumentasi HACCP dapat diuji atau dibuktikan.
Prinisp VII. Membuat Prosedur untuk Memverifikasi bahwa
Sistem HACCP Bekerja dengan Benar.
Prosedur verifikasi dibuat dengan tujuan : (1) Untuk memeriksa apakah
program HACCP telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan HACCP yang
ditetapkan dan (2) Untuk menjamin bahwa rancangan HACCP yang ditetapkan
masih efektif dan benar. Hasil verifikasi ini dapat pula digunakan sebagai informasi
tambahan dalam memberikan jaminan bahwa program HACCP telah terlaksana
dengan baik.
Verifikasi mencakup berbagai kegiatan evaluasi terhadap rancangan dan
penerapan HACCP, yaitu :
Penetapan jadwal verifikasi yang tepat
Pemeriksaan kembali (review) rancangan HACCP
Pemeriksaan atau penyesuaian catatan CCP dengan kondisi proses sebenarnya
Pemeriksaan penyimpangan terhadap CCP dan prosedur koreksi/perbaikan yang
harus dilakukan.
Pengampilan contoh dan analisis (fisik, kimia dan/atau mikrobiologis) secara acak
pada tahap-tahap yang dianggap kritis.
Catatan tertulis mengenai : kesesuaian dengan rancangan HACCP, penyimpangan
terhadap rancangan HACCP, pemeriksaan kembali diagram alir dan CCP.
Pemeriksaan kembali modifikasi rancangan HACCP (CORLETT, 1991).
Sementara itu, jadwal kegiatan verifikasi dapat dilakukan pada saat-saat
tertentu, yaitu :
Secara rutin atau tidak terduga untuk menjamin bahwa CCP yang ditetapkan
masih dapat dikendalikan.
Jika diketahui bahwa produk tertentu memerlukan perhatian khusus karena
informasi terbaru tentang keamanan pangan.
Jika produk yang dihasilkan diketahui atau diduga sebagai penyebab keracunan
makanan.
Jika kriteria yang ditetapkan dalam rancangan HACCP dirasakan belum mantap,
atau jika ada saran dari instansi yang berwenang.
E. POLA PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HACCP DALAM
INDUSTRI PANGAN
Pada dasarnya untuk merancang dan menerapkan sistem HACCP dalam
industri pangan perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap keamanan
pangan, misal : bahan mentah, ingredien dan bahan tambahan, praktek pengolahan
makanan, peranan proses pengolahan dan pengendalian bahaya, cara mengkonsumsi
produk, resiko masyarakat konsumen, dan keadaan epidemiologi yang menyangkut
keamanan pangan.
Kemudian untuk memperoleh program yang efektif dan menyeluruh dalam
penerapan/implementasi HACCP perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Komitmen Manajemen.
Keberhasilan penerapan / implementasi sistem HACCP sangatlah
tergantung pada manajemen sebagai penanggung jawab tertinggi. Mereka harus
menyatakan komitmen tidak hanya dalam kata-kata saja melainkan juga dalam
tindakan. Seluruh karyawan dan staf nantinya harus tahu bahwa manajemen
adalah yang paling bertanggung jawab memikul beban tugas implementasi ini.
Dengan demikian segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung
implementasi HACCP harus disediakan baik manusia maupun peralatan, sarana,
dokumentasi, informasi, metode, lingkungan, bahan baku dan waktu.
2. Pembentukan Tim HACCP.
Setelah Pimpinan Puncak mempunyai komitmen manajemen terhadap
program keamanan pangan, maka mereka membentuk tim HACCP yang
bertugas dan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, penerapan dan
pengembangan sistem HACCP.
Anggota tim implementasi HACCP sebaiknya terdiri dari berbagai
bidang disiplin ilmu (multidisiplin) yang mempunyai pengetahuan dan keahlian
spesifik yang tepat untuk produk. Dalam hal ini anggotanya tidak perlu dibatasi
dan dapat berasal dari bagian : produksi, pengendalian mutu atau QC, jaminan
mutu (QA), manufakturing, keteknikan (engineering), R & D serta sanitasi.
Mereka merupakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan dan
pengalaman di bidang pekerjaannya masing-masing sehingga informasi teknis
dan masukan (input) dari mereka bermanfaat untuk mengembangkan sistem
HACCP secara efektif dan benar.
3. Pelatihan Tim HACCP.
Individu personil yang terpilih dalam tim HACCP kemudian diberi
pelatihan (training) mengenai prinsip-prinsip HACCP dan cara implementasinya
(misalnya tentang hazard dan analisisnya, peran titik kendali kritis dan batas
kritis dalam menjaga keamanan pangan, prosedur monitoring dan tindakan
koreksi yang harus dilakukan seandainya ada penyimpangan CCP, prosedur
dokumentasi HACCP dan lain-lain). Pelatihan dan pendidikan ini bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan mengembangkan keahlian
(skill) personil yang bersangkutan guna memperlancar pelaksanaan pekerjaan
yang menjadi tanggung jawabnya.
Pelatihan dapat dilakukan oleh tenaga ahli berasal dari dalam
perusahaan sendiri atau tenaga ahli dari luar perusahaan atau konsultan
manajemen HACCP yang dapat memberi bantuan dalam implementasi HACCP
tersebut.
4. Diskripsi Produk.
Tim HACCP yang telah dibentuk dan disusun selanjutnya harus
mendiskripsikan/menggambarkan secara menyeluruh terhadap produk pangan
yang akan dibuat/diproduksi. Dalam hal ini keterangan atau karakteristik yang
lengkap mengenai produk harus dibuat, termasuk keterangan mengenai
komposisi (ingredien), formulasi, daya awet dan cara distribusinya. Semua
informasi tersebut diperlukan oleh tim HACCP untuk melakukan evaluasi secara
luas dan komprehensif.
5. Identifikasi Penggunaan/Konsumennya.
Kemudian tim HACCP harus mengidentifikasi tujuan penggunaan
produk. Tujuan penggunaan produk harus didasarkan pada konsumen atau
pengguna akhir dari produk tersebut. Pada kasus, harus dipertimbangkan
kelompok populasi/masyarakat beresiko tinggi.
6. Penyusunan Bagan/Diagram Alir Proses.
Bagan/diagram alir proses harus disusun oleh tim HACCP. Setiap tahap
dalam proses tertentu harus dianalisis untuk menyusun bagan alirnya. Dalam
menerapkan HACCP untuk suatu proses, pertimbangan harus diberikan terhadap
tahap sebelum dan sesudah proses tersebut.
Tujuan dibuatnya alir proses adalah untuk menggambarkan tahapan
proses produksi secara dalam industri pangan yang bersangkutan serta untuk
melihat tahapan proses produksi tersebut menjadi mudah dikenali.
Bagan/diagram alir proses ini selain bermanfaat membantu tin HACCP dalam
melaksanakan tugasnya, dapat pula berfungsi sebagai ”Pedoman” berikutnya
bagi orang (personil) atau lembaga lainnya (pemerintah dan pelanggan) yang
ingin mengetahui tahap proses produksi pangan yang dibuatnya sehubungan
dengan kegiatan verifikasinya.
7. Menguji dan Memeriksa Kembali Diagram Alir Proses.
Tim HACCP harus menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses
yang sudah dibuat. Dalam hal ini, tim HACCP harus menyesuaikan kegiatan
proses pengolahan yang sebenarnya (di pabrik) dengan bagan alir proses pada
setiap tahap dan waktu proses, dan jika perlu mengubah diagram alir proses bila
ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau kurang sempurna. Dengan demikian,
bila ternyata diagram alir proses tersebut tidak tepat dan kurang sempurna, dapat
dilakukan modifikasi.
8. Menerapkan Tujuh Prinsip HACCP.
Tujuh prinsip penting HACCP yang harus diterapkan adalah :
Penerapan prinsip 1. Membuat daftar bahaya yang mungkin timbul dan cara
pencegahan untuk mengendalikan bahaya.
Penerapan prinsip 2. Menetapkan titik kendali kritis (CCP = Critical Control
Point).
Penerapan prinsip 3. Menetapan batas/limit kritis untuk setiap titik kendali
kritis (CCP).
Penerapan prinsip 4. Menetapkan sistem/prosedur pemantauan untuk setiap
CCP.
Penerapan prinsip 5. Menetapkan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.
Penerapan prinsip 6. Menetapkan prosedur verifikasi untuk membuktikan
bahwa sistem HACCP berjalan dengan baik dan benar.
Penerapan prinsip 7. Membuat catatan dan dokumentasi. Catatan data yang
praktis dan teliti merupakan hal yang penting dalam
penerapan sistem HACCP.
Keberhasilan dalam penerapan HACCP membutuhkan tanggung jawab
penuh dan keterlibatan manajemen serta tenaga kerja. Keberhasilan penerapan
HACCP juga membutuhkan kerjasama tim yang baik
.jpeg){kind=small}